Anggota Komisi VII DPR mencecar Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini yang tidak mampu membangun komunikasi perusahaan ke masyarakat secara baik, terkait adanya kenaikan tagihan tarif listrik. Anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar Rudy Mas'ud mengatakan, persoalan kenaikan tagihan listrik memang menjadi isu hangat di masyarakat dan PLN dinilai telah menaikkan harga tarif dasar listrik di tengah pandemi Covid 19. "Ini menunjukkan tata tertib maupun keterbukaan PLN masih sangat kurang dalam melaksanakan sosialisasi, apakah melalui media massa, media sosial dan lainnya," papar Rudy saat rapat dengar pendapat Komisi VII dengan direksi PLN di gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Rudy berharap, ke depan pihak PLN membangun komunikasi kepada masyarakat secara masif, agar para pelanggan dapat memahami secara baik terkait kenaikan tagihan tarif listrik. "Ini perlu dijadikan PLN untuk berbenah dalam komunikasinya kepada pelanggan," ucap Rudy. Hal yang sama juga diungkapkan Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKB Ratna Juwita Sari yang menilai PLN memaksa masyarakat untuk memahami adanya kenaikan tagihan tarif listrik, karena kegiatan banyak dilakukan di rumah selama diberlakukan Pembahasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Seharusnya ini kan disosialisasikan secara baik oleh PLN, karena ada masyarakat yang sampai bunuh diri, merasa tidak mampu membayar tagihan listrik," papar Juwita. Juwita pun mengaku mendapatkan keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan PLN, karena tagihan tarif listriknya tidak masuk akal. "Ada kantor kosong dari tahun lalu, tapi tagihannya naik dari sebelumnya. PLN ini harus memposisikan bahwa butuh masyarakat, dan perlu melayani masyarakat secara baik," tutur Juwita.