Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakui penyaluran bantuan sosial ( bansos ) di wilayahnya memang tidak sempurna. Anies Baswedan menjawab kritikan soal bansos yang ditujukan padanya. Ia juga membeberkan kenapa penyaluran bansos ini mengalami kendala.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan mendapat kritikan dari tiga menteri Kabinet Indonesia Maju terkait penyaluran bansos. Tiga menteri tersebut yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Anies Baswedan pun memberikan tanggapannya.

Ia mengaku memang dalam penyaluran bansos terdapat kendala. Penyaluran bansos tidak 100 persen sempurna. Hal itu diungkapkan oleh Anies Baswedan dalam program Kabar Petang tvOne beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan itu, Anies menyebut ada sekitar 1,6 persen pemberian bansos di DKI yang tidak tepat sasaran. "Kita memberikan bantuan sosial itu pada 1 juta 194 ribu kepala keluarga, Dalam pelaksanaannya 98,4 persen itu tepat sasaran, ada 1,6 persen yang tidak tepat sasaran," ucap Anies sepert dikutip dari tayangan Youtube tvOne.

Anies menyebut jika pihaknya sudah menjelaskan hal itu sejak awal. "Jadi kami dari awal mengakui bahwa tidak 100 persen sempurna," jelas Anies. Menurutnya, ada beberapa hal yang membuat penyaluran bantuan sosial ini tidak tepat sasaran.

"Kenapa ? disiapkan dalam waktu yang cepat, kemudian mekanisme pengumpulan datanya menggunakan data yang ada tapi kita harus kerja menyampaikan dulu ke masyarakat sambil mendapat feedback mana yang benar, mana yang salah nanti dikoreksi, Karena kalau kita koreksi datanya lengkap tidak terkejar itu waktu," katanya. Selain itu, lanjut Anies, ada warga yang ternyata sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan, namun tidak lapor. "Mereka selama ini rupanya menerima bantuan, tapi tidak pernah mengaku kalau menerima bantuan,

Jadi sebetulnya mereka penerima bantuan," kata Anies. "Kedua ada orang yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah, macam macam faktornya," terangnya. Anies Baswedan pun memastikan apa yang kini dikerjakan pihaknya dijalankan dengan benar tanpa ditutup tutupi.

"Bila tidak punya basis data yang baik tidak mungkin erornya 1,6 kalau lemah erornya bisa 30 persen dengan persiapan 3 hari dengan waktu tiga hari," katanya. "Yang kami kerjakan Insya Allah benar, bisa dijelaskan semua datanya bisa dicek," sambungnya. Gubernur DKI JakartaAniesBaswedanpun menanggapi hal tersebut.

Menurutnya,bansostelah dibagikan kepada warga Jakarta sebelum masa Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB). "Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan pangan jika belum adabansospangan sejak PSBB diberlakukan," kata Anies, dalam keterangan tertulisnya kepada Wartawan melalui PPID, Kamis (7/5/2020) malam. "Kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu," lanjutnya.

Seruan Anies untuk bekerja di rumah sejak 16 Maret dan PSBB dilaksanakan mulai 10 April 2020. Sebelumnya, beberapa pembatasan telah diterapkan di DKI Jakarta guna menekan penyebaranCovid 19. Sejak pertengahan Maret 2020 yang membuat perekonomian di Jakarta menurun.

"Inisiatif distribusi sembako diambil untuk memastikan bisa terpenuhinya kebutuhuan pokok pangan (sembako) warga miskin " jelas Anies. "Hal ini harus dilakukan karena di satu sisi, PSPB berlaku sejak 10 April, dan warga miskin/rentan miskin adalah kelompok masyarakat yang paling terdampak atas situasi ini," lanjutnya. Di sisi lain, lanjutnya, Pemerintah Pusat baru mendistribusikanbansospada 20 April 2020 kepada warga miskin dan rentan miskin yang terdampakCovid 19.

Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan pangan itu untuk menghindari munculnya kekurangan pangan. "Sebab itu Pemprov DKI berinisiatif membagikan sembako dengan sesegera mungkin, yakni sehari sebelum dimulainya PSBB," tambahnya. Anies menuturkan, sejumlah kegiatan Pemprov DKI Jakarta saat pelaksanaan distribusibansos, dengan kronologi sebagai berikut:

1. Pada 30 Maret 2020, Rapat Terbatas bersama Presiden yang membahas angka penerima bantuan yakni 1,1 juta jiwa/orang dari data yang biasa diberikan bantuan oleh Pemerintah Provinsi, dan 2,6 juta jiwa/orang sebagai penerima tambahan. "Sehingga, total kebutuhanbansosyg disebut saat itu sebanyak 3,7 juta jiwa/orang," tambah Anies. 2. Pada April 2020, rapat koordinasi antara Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta yang membahas satuan penerimabansos, menyepakati satuan penerima bantuan tidak lagi jiwa/individu.

Tapi menggunakan satuan Kepala Keluarga (KK) agar pendistribusian yang lebih efisien. Menurut Anies, karena bisa saja satu keluarga terdiri dari beberapa individu penerima bantuan. "Sejak saat itu sudah tidak ada lagi pembahasan dengan mengggunakan satuan orang/jiwa, semua pembahasan adalah berbasis satuan KK/keluarga," jelas Anies.

3. Pada 7 April 2020, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan data penerimabansoskepada Kemensos. Pada tanggal yang sama, Pimpinan Gugus Tugas Percepatan PenangananCovid 19DKI Jakarta (Gubernur, Pangan, Kapolda, Pangkoarmada 1, Pakoops AU, Danlantamal, Kajati, Kabinda, Kasurgab 1), mengadakan rapat bersama untuk menentukan tanggal pelaksanaan PSBB, 10 April 2020. Dalam rapat itu juga diputuskan bahwa pendistribusianbansosdimulai pada 9 April, sehari sebelum PSBB.

Kemudian, dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Mendagri, pada 9 April yang dihadiri Mensos dan Menko PMK, Anies mengatakan telah melaporkan rencana pelaksanaan PSBB pada 10 April 2020. Kegiatan tersebut akan didahului oleh distribusibansospada 9 April 2020 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan PSBB. 4. Pada 9 25 April 2020, Pemprov DKI Jakarta mendistribusikanbansosuntuk 1.194.633 KK di Ibu Kota.

Berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama 1 minggu. Saat ini, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta sedang proses pendataan untuk distribusibansostahap kedua. Anies menyebut, pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT/RW.

Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusibansosdari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial, di masing masing wilayah DKI Jakarta. Terkait kesediaan anggaran pelaksanaanbansos, Anies menyatakan telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun. Hal tersebut dilakukan sebagai rangka penanganan Covid 19 yang dapat digunakan sewaktu waktu.

"Jika dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan," Anies menambahkan. "Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan 3 sektor, yakni penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial, termasuk Bansos," tutup Anies.