Pengamat Politik, Rocky Gerung angkat bicara soal kritikan 3 menteri kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Terkait hal itu, Rocky Gerung menilai nama Anies Baswedan tetap berada di atas angin meski dikritik tiga menteri tersebut. Ia menilai, kritikan itu tak cukup menjatuhkan nama sang gubernur.

Melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (11/5/2020), ia menyebut kritikan yang dilayangkan kepada Anies Baswedan itu layaknya bully an. "Saya kira Anies lagi menikmati bully an itu karena dia lagi di atas angin," kata Rocky. "Jadi orang di atas angin di bully dia makin berkibar."

Lebih lanjut, Rocky pun menyampaikan cara ampuh untuk menjatuhkan nama Anies Baswedan. Menurut dia, Anies Baswedan akan jatuh jika dikiritik soal pengadaan rapid test di wilayah DKI Jakarta. "Akhirnya urusannya kan soal bansos, padahal kalau mau mem bully Anies, saya kasih tips pada mereka yang mau bully Anies," terang Rocky.

"Persoalkan fasilitas rapid test yang dilakukan Anies supaya datanya lebih terukur." Jika dikritik soal bansos, Anies Baswedan disebutnya masih memiliki banyak anggaran untuk melakukan penambahan paket sembako. Karena itu, menurut Rocky tak seharusnya 3 menteri itu mengkritik penyaluran bansos di DKI Jakarta.

"Jadi jangan persoalkan bansos, kan kalau kita mau bilang DKI bikin koreksi Juni bisa mulai menurun," jelas Rocky. "Itu artinya Anies melakukan rapid test atau segala metode akademis untuk mengetahui lokasi persembunyian Covid di Jakarta." Melanjutkan penjelasannya, Rocky menyinggung soal banyaknya warga Kebon Kacang, Tanah Abang yang dinyatakan positif terkena Virus Corona.

Rocky menyebut, hal itu bisa digunakan sebagai senjata menjatuhkan Anies Baswedan. "Kemarin saya baca, satu distrik di Kebon Kacang itu positif," ucap Rocky. "Kan itu mesti langsung dinyatakan di dalam episentrum Jakarta ada super episentrum yaitu Kebon Kacang."

"Kalau itu orang akan debat scientific nya, tapi kalau soal bansos Anies bisa lenggang panggung," imbunhnya. Karena itu, Rocky menilai kritikan yang dilayangkan tiga menteri itu hanyalah bentuk kecemburuan. "Dia tetap anggap bahwa 'Kalau saya mau turunin juga bisa orang saya punya 80 90 triliun APBN'."

"Akhirnya orang baca, ini kecemburuan saja sebenarnya," tandasnya. Di sisi lain, sebelumnyaAnies Baswedan mengaku tak tahu betul letak kesalahannya dalam menyalurkan bansos bagi warga terdampak Virus Corona di DKI. Ia lantas menyampaikan klarifikasinya dalam kanal YouTube tvOneNews, Sabtu (9/5/2020).

"Saya juga tidak tahu di mana yang dianggap salahnya, tapi saya ingin sampaikan saja bahwa dalam pembicaraan kita menyepakati untuk membatu 3,7 juta orang," ucap Anies. Anies mengatakan, jutaan paket basos itu disalurkan di setiap keluarga yang terdampak Virus Corona. Bahkan, ia menyebut semua pihak, termasuk tiga menteri itu, mengetahui betul tekni penyaluran bansos di DKI.

"Dan kemudian 3,7 juta orang itu dibaginya bukan paket per orang tapi paker per keluarga," jelas Anies. "Kalau di level teknis semuanya tahu kok para pengelola program ini bahwa 1,2 juta KK (kepala keluarga)." Anies menambahkan, tak ada perbedaan penyaluran bansos dari Pemprov DKI dengan yang diberikan pemerintah pusat.

Dari jumlah hingga penerima bansos, Anies mengklaim daftar Pemprov DKI dan pemerintah pusat sama. "Karena itu pembagian sembako dari DKI kepada keluarga, sebagian sembako dari kementerian juga kepada keluarga," jelas Anies. "Artinya kan memang sama kan, dan jumlahnya juga sama, orangnya juga sama jumlah penerimanya ya."

Meskipun begitu, Anies tak memungkiri jika pemberian bansos Pemprov DKI dan pemerintah pusat tak dilakukan bersamaan. Ia mengklaim, Pemprov DKI bahkan lebih dulu memberikan bansos ketimbang pemerintah pusat. "Perbedaannya adalah waktunya, DKI memberikan lebih awal sesudah PSBB diterapkan kita lakukan," ujarnya. "Kemudian kementerian memberikan tanggal 20 April sampai tanggal 5 Mei (2020)."

Hal itulah yang membuatnya tak paham betul alasan tiga menteri itu mengkritik penyaluran bansos. Lantas, Anies juga mengklarifikasi soal jumlah tanggungan bansos Pemprov DKI yang sempat menuai sorotan publik. "Jadi sebenarnya tidak ada masalah di situ, kemudian ketika muncul pembicaraan ke mana yang 1,1 juta tanggung jawab DKI?," tutur Anies.

"Ini yang harus diluruskan bahwa angka penerima per orang, 1,1 (juta), dengan 2,6 (juta) itu sudah dijadikan satu menjadi hitungan keluarga." "Sudah tidak ada lagi pembicaraan pembagian sembako per orang," tandasnya.