GubernurJawaBaratRidwanKamilmengatakan segera Pemerintah provinsi Jawa Barat akan memberlakukanjammalamatau pelarangan warga keluar rumah di malam hari. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pendisiplinan physical dan social distancing dalam rangka menanggulangi penyebaranCovid 19diJawaBarat.

Social dan physical distancing di Jabar, katanya, masih belum maksimal dilakukan. Pihaknya telah melakukan inspeksi ke sebagian kabupaten dan kota, dan terlihat masih tidak ada upaya serius warga untuk melakukan pembatasan fisik dan sosial tersebut. Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan bahwa pihaknya pun menyepakati agar merencanakan salah satu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan di Jabar, di antaranya pemberlakuanjammalam.

Yakni warga dilarang keluar rumah, diawasi secara ketat pada malam hari. "Kami mengarahkan kepada kota kabupaten segera melakukan upaya pemberlakuanjammalam. Ini bagian dari proses mendisiplinkan dan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Jabar," katanya di Gedung Pakuan Bandung, Senin (6/4/2020). Kapolda Jabar, katanya, sudah menyetujui hal tersebut asal dikoordinasikan dengan kepolisian di tingkat bawah.

Hal ini seirama dengan pemberlakuan status orang dalam pemantauan kepada siapapun yang mudik ke kampung halamannya di Jabar dan diawasi perangkat pemerintah setempat. "Yang harus dilacak adalah apakah ada mereka yang mudik tapi tidak karantina diri. Kalau ada harus ada tindakan. Saya belum ada laporan secara nyata ODP pemudik yang kabur kabur itu, belum ada laporan," katanya. Emil pun menagih gerak cepat pemerintah kota dan kabupaten yang sudah mendapatkan alat rapid testCovid 19untuk secepat mungkin dapat memetakan persebaranCovid 19diJawaBarat.

Emil meminta semua bupati dan wali kota di Jabar untuk segera menyerahkan data hasil rapid test tersebut melalui dinas kesehatan masing masing. Semakin cepat data masuk, semakin mudahJawaBaratmemetakan persebarannya. "Kan, dengan keberhasilan kita melakukan rapid tes masif, kita menemukan pola baru. Di antaranya virus ini beredar di sekolah berasrama yang dikelola oleh lembaga kenegaraan," katanya.

Pemprov Jabar, katanya, akan selalu mengambil keputusan berdasarkan data, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar. PSBB ini akan dilakukan berdasarkan data yang diterima. "Jadi kalau datanya masih tidak lengkap, kita susah memberikan argumentasi PSBB kepada pemerintah pusat. Saya enggak terlalu hapal daerah mana yang belum serahkan hasil rapid test," katanya.

PSBB diJawaBarat, katanya, akan didahulukan pelaksanaanya secara parsial. Yakni pihaknya akan memberlakukan PSBB, didahulukan di daerah sekitar Jakarta karena apapun yang dilakukan terhadap Jakarta, daerah sekitarnya harus mengikuti supaya satu frekuensi penanganan. "Dalam satu aglomerasi penyebaran itu harus ada satu keputusan. Kalau berhenti, berhenti semua. Kalau gerak, gerak semua, kalau melambat, melambat semua," katanya.

Berdasarkan studi dari Unpad dan beberapa universitas lainnya, yang dilaporkan oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI kepada Presiden RI di rapat kabinet, wabahCovid 19ini mencapai puncaknya pada Mei 2020 dan menurun pada Juni 2020. "Tapi studi ini berbeda beda memang. BIN kan melakukan studi yang berbeda juga. Data ini yang dikelola universitas, dengan catatan kalau social distancing, physical distancing, dilakukan dengan disiplin dan berjalan dengan baik, kalau tidak, lupakan Juni, kita masih panjang durasinya," katanya.